Aktivis Bangkalan Desak Penutupan Seluruh Tambang Galian C Ilegal: Tragedi 6 Santri Sebagai Peringatan Keras
Laporan Dumai – Aktivis Bangkalan Desak Tragedi meninggalnya 6 santri akibat longsor di salah satu lokasi tambang galian C ilegal di Bangkalan menjadi alarm serius bagi pemerintah dan masyarakat. Aktivis lingkungan dan masyarakat sipil kini mendesak penutupan seluruh tambang galian C ilegal, bukan hanya fokus pada lokasi kejadian, sebagai upaya mencegah korban lebih banyak di masa depan.
Tragedi yang Menjadi Titik Balik
Peristiwa naas yang menimpa enam santri itu terjadi ketika mereka sedang berada di sekitar lubang galian C ilegal, yang menurut warga setempat tidak memiliki izin resmi maupun pengawasan keamanan.
Korban: Enam santri, berusia antara 15–18 tahun, meninggal dunia akibat tertimbun material longsoran.
Lokasi: Tambang ilegal yang sebelumnya dikenal ramai aktivitas pengambilan batu dan pasir tanpa prosedur keselamatan yang memadai.
Kejadian ini menjadi momentum bagi aktivis dan tokoh masyarakat untuk menuntut tindakan tegas dari pemerintah daerah dan aparat terkait.
Baca Juga: Mantan Presiden Argentina Bikin Rugi Negara Rp 8.335 T, Aset Hasil Korupsi Disita
Desakan Aktivis: Tutup Semua Tambang Ilegal
Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan aktivis lingkungan menyatakan bahwa penutupan tambang galian C ilegal harus menyeluruh, bukan hanya di lokasi tragedi.
Poin-poin penting desakan aktivis:
Penegakan Hukum yang Konsisten
Banyak tambang ilegal beroperasi tanpa izin resmi, menyalahi peraturan daerah, dan tidak mematuhi standar keselamatan kerja. Aktivis menuntut penegakan hukum tegas bagi pemilik tambang yang mengabaikan keselamatan masyarakat.
Perlindungan Masyarakat dan Anak-anak
Tragedi enam santri menunjukkan bahwa keberadaan tambang ilegal bukan hanya masalah ekonomi, tetapi ancaman langsung bagi keselamatan masyarakat sekitar, terutama anak-anak dan remaja.
Rehabilitasi Lingkungan
Tambang ilegal sering meninggalkan lubang terbuka, limbah, dan kerusakan lingkungan yang mengancam ekosistem dan permukiman warga. Aktivis meminta pemerintah melakukan reklamasi dan rehabilitasi lokasi bekas tambang.
Transparansi Izin Tambang Legal
Aktivis juga mendorong pemerintah daerah agar transparan dalam penerbitan izin tambang resmi, sehingga masyarakat mengetahui lokasi mana yang aman dan legal.
Aktivis Bangkalan Desak Tanggapan Pemerintah Daerah
Pemkab Bangkalan menyatakan akan melakukan investigasi dan langkah-langkah penertiban tambang ilegal. Beberapa langkah yang telah diumumkan:
Penyegelan Lokasi Tambang Ilegal: Lokasi kejadian longsor telah disegel untuk mencegah aktivitas lebih lanjut.
Operasi Penertiban Tambang Lainnya: Pemerintah daerah berencana menyisir seluruh wilayah Bangkalan untuk mengidentifikasi dan menutup tambang galian C ilegal.
Meski demikian, aktivis menekankan bahwa upaya penertiban tidak boleh setengah hati, karena masih banyak tambang ilegal yang beroperasi secara tersembunyi dan berisiko menimbulkan korban berikutnya.
Dampak Tambang Galian C Ilegal
Keselamatan: Lubang terbuka, longsor, dan peralatan berat tanpa pengawasan.
Lingkungan: Erosi tanah, pencemaran air, dan kerusakan lahan pertanian.
Ekonomi: Munculnya praktik ilegal yang merugikan negara karena tidak membayar pajak atau retribusi resmi.
Aktivis Bangkalan Desak Seruan Aktivis untuk Keselamatan Publik
Ketua LSM Lingkungan Bangkalan, Hadi Santoso, menegaskan:
Tragedi enam santri bukan sekadar musibah lokal. Ini panggilan bagi semua pihak: pemerintah, masyarakat, dan pengusaha tambang untuk menegakkan hukum dan menutup semua tambang ilegal sebelum ada korban lagi.”
Aktivis menekankan bahwa penutupan tambang ilegal bukan bertujuan menekan ekonomi, tetapi melindungi kehidupan warga dan menjamin keberlanjutan lingkungan.
Kesimpulan
Tragedi enam santri di Bangkalan menjadi peringatan keras tentang bahaya tambang galian C ilegal. Aktivis menekankan bahwa penutupan harus menyeluruh, bukan hanya di lokasi kejadian, agar tidak ada korban lebih lanjut.
Pemerintah daerah menghadapi tantangan besar: menyeimbangkan kepentingan ekonomi lokal dengan keselamatan dan keadilan sosial. Reaksi cepat, penegakan hukum yang konsisten, serta transparansi dalam regulasi tambang menjadi kunci untuk mencegah tragedi serupa di masa depan.
